Berita Terkini

Gerung, KPU Kab.Lobar – Komisioner KPU Kab. Lombok Barat Riadi M.Pd.I., menghadiri Coffee Morning dan Launching Buku Sengketa Pemilu di Aula Kantor Bawaslu Lombok Barat, Rabu(30/2/2022). Buku Sengketa Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu Kab. Lobar merupakan kumpulan sengketa pada Pemilu 2019 yang dirangkaikan dengan syukuran dan peresmian kantor baru Bawaslu Kab Lobar Hadir pada Kegiatan tersebut anggota Bawaslu se- Provinsi NTB, perwakilan parpol se – Kabupaten Lombok Barat, tokoh masyarakat serta perwakilan media. Dalam sambutannya, Riadi yang juga Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kab. Lombok Barat, mengapresiasi produktifitas bawaslu dalam literasi kepemiluan.  Hal tersebut dianggap perlu mengingat tahapan penyelenggaraan pemilu sudah dekat. Riadi juga menyampaikan kualitas pemilu ditentukan dari kualitas pengawasan yang ada, semakin ketat pengawasan, maka pemilu akan semakin berkualitas. “Harapan kami selaku penyelenggara pemilu agar adanya kerjasama profesional antarlembaga dalam menyukseskan Pemilu 2024, sehingga hasil pemilu yang kita dapatkan tidak diragukan oleh masyarakat,” ungkap Riadi. Ketua Bawaslu Kab. Lobar Abrar, M.Pd., menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Launching Buku Sengketa Pemilu. Pihaknya  menyampaikan, buku tersebut tidak hanya ditujukan untuk stakeholder penyelenggara pemilu, tapi juga untuk seluruh masyarakat luas, agar dapat menjadi pengawas partisipatif dalam  membantu Bawaslu mengawasi proses pemilu . “Buku ini kita dedikasikan untuk seluruh masyarakat  agar dapat memahami  kepemiluan lebih jauh, selain itu juga dengan adanya buku ini, masyarakat dapat memahami apa saja yang menjadi tugas pengawas pemilu sehingga masyarakat juga dapat membantu mengawasi pemilu,” ungkap Abrar. (jps)

Gerung - KPU Kabupaten Lombok Barat menerima kunjungan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan realisasi anggaran di KPU Kabupaten Lombok Barat tahun 2022. Rombongan KPPN Mataram diterima di ruang kerja Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat, Selasa (29/3/2022). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat Lalu Suherman, SH., MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didampingi Kasubbag Umum dan Logistik Yessy Iriene Puturuhu, SE.,M.AK. dan Kasubbag Teknis dan Hupmas Agung Wirawan, M.Sos. Mewakili rombongan KPPN Mataram, Aisyah Nurhidayati menjelaskan realisasi serapan anggaran tahun 2022 di KPU Kab. Lombok Barat sampai per bulan Maret 2022 masih berasal dari gaji dan layanan perkantoran, hal ini dilakukan karena anggaran lainnya masih menunggu hasil revisi DIPA. Selain itu belum ditetapkannya jadwal tahapan Pemilu 2024 menjadikan sejumlah anggaran belum bisa dilaksanakan. "Realisasi kami masih sebatas pembayaran gaji dan perkantoran," ujar Aisyah. Untuk itu KPPN Mataram berharap agar output dimaksimalkan begitu keluar jadwal tahapan Pemilu 2024 agar KPU Kab. Lombok Barat untuk segera melaksanakan pengeluaran anggaran, "Kami berharap agar realisasi anggaran dimaksimalkan setelah ada ketetapan jadwal tahapan," pungkasnya. (mm)

Gerung, KPU Kab.Lobar- KPU Kabupaten Lombok Barat mengikuti Kajian Hukum Pemilu tentang Pungut Hitung secara daring dengan pembicara diskusi Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, Aryati S.Pd.I., dan Syamsihidayat S.IP., Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Diskusi diikuti seluruh KPU dan Bawaslu se-Provinsi NTB, Jum’at (25/03/2022). Diskusi terkait Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 digelar secara rutin  setiap hari Jumat tersebut sudah memasuki seri yang ke-5. Hal tersebut dimaksudkan untuk memetakan potensi masalah yang rentan terjadi pada setiap pemilu. Aryati anggota KPU Kabupaten Sumbawa sebagai pembicara pertama menyampaikan, masalah yang sering terjadi ketika pemilu diantaranya, tidak sinkron antara surat suara dengan daftar hadir akibat adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih yang pindah memilih. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang lebih antara KPPS dan Pengawas TPS tentang pemilu, sehingga nantinya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah clear di tingkat TPS. Sehingga tidak ada lagi perdebatan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. “Dengan adanya kajian ini,  KPPS dan Pengawas TPS nantinya memiliki sinergitas dalam pelaksanaan pemungutan suara sesuai aturan yang mengikat,” harapnya. Disisi lain, Syamsihidayat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa selaku pembicara kedua memaparkan sejumlah hal terkait pengawasan. Pihaknya juga mengharapkan kedepan akan ada pembenahan-pembenahan mengenai pengawasan pemilu. "Di TPS, Bawaslu hanya punya satu orang pengawas TPS dan fokus mengawasi di dalam TPS, sementara pelanggaran juga terjadi di luar TPS. Sebut saja money politik dan mobilisasi pemilu dan lain-lain," pungkasnya Diskusi yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu diharapkan mampu menemukan solusi dan perbaikan sebagai acuan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang.(jps)

Kuripan, KPU kab. Lobar- Dalam Rangka persiapan tahapan Pemilu 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan kunjungan ke Lapas Kelas IIA Mataram di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (24/3/2022). Kunjungan ini untuk berkoordinasi dengan pihak Lapas dalam upaya pendataan penghuni lapas dan potensi jumlah TPS khusus di Lapas Kelas IIA Mataram.  Dalam kunjungan tersebut pihak KPU Kabupaten Lobar yakni Komisioner KPU Kab Lobar Mashur, ST., MM., M. Amrullah, SE., MM., serta Riadi, M.Pd.I., dan didampingi oleh Sekretaris KPU, L. Suherman, SH., MH dan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, Made Candra Ariasa, SE serta staf KPU Kab Lobar lainnya. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pendataan penghuni lapas dan potensi penambahan TPS khusus Lapas pada Pemilu 2024 mendatang dan diterima langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Mataram Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.I.P., SH., MH. Dalam kesempatan itu Kadiv Perdatin KPU Lombok Barat, Mashur menjelaskan kunjungan ini untuk mulai membangun komunikasi dengan pihak Lapas. Pihaknya juga meminta kerjasama dari pihak Lapas untuk memfasilitasi hal tersebut agar penghuni Lapas mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara. “Harapan kami nantinya seluruh tahanan Lapas kelas IIA Mataram akan tersalurkan hak pilih baik itu kepala daerah ataupun legislatif,” ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas IIA Mataram menyampaikan, pihaknya akan berusaha maksimal dalam memfasilitasi kebutuhan data yang diperlukan yang dibutuhkan KPU Lombok Barat. "Kami akan memfasilitasi apapun kebutuhan KPU terkait data maupun keberadaan TPS di dalam Lapas," ujarnya. Kalapas juga menyampaikan agar adanya kebijakan dari dari KPU terkait jumlah surat suara yang akan ditetapkan nanti. “Biasanya menjelang pencoblosan itu, tahanan yang ada di Polda dan di Kejaksaan akan dikosongkan dan dipindahkan ke Lapas. Jadi kami berharap di TPS khusus ini juga diberikan kebijakan khusus agar jumlah surat suara itu dilebihkan 10% karena mengingat, tahanan yang dari Polda dan Kejaksaan akan dipindahkan kesini,” jelasnya. Berdasarkan data tahanan, Kalapas menyampaikan saat ini penghuni Lapas ada 1.229 orang tahanan, 332 diataranya penduduk asli Lombok Barat, dan 168 penduduk asli yang masih ditahan per 14 Februari 2024 mendatang. Pihaknya juga menambahkan akan potensi ada penambahan tahanan yang datanya akan di-update setiap bulannya. “Kita akan coba menghimpun data seperti KTP tahanan itu lebih awal, dikarenakan mereka tidak membawa KTP, jadi untuk mengumpulkan KTP para tahanan itu butuh waktu,” pungkasnya. Kegiatan kunjungan KPU Lobar itu diakhiri dengan kunjungan ke beberapa lokasi aktifitas tahanan dalam lapas dan tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat sosialisasi dan TPS. (jfs)  

Gerung, kab-lombokbarat.kpu.go.id – Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah  partisipasi pemilih, saat ini KPU Kabupaten Lombok Barat gencar melakukan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih baik melalui aksi nyata maupun dunia maya agar warga Lombok Barat pada Pemilu 2024, tidak salah pilih dan tidak asal pilih wakilnya dalam menentukan arah bangsa. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Lombok Barat, Riadi, M.Pd.I., dalam acara Podcast Berugak Demokrasi di saluran Youtube KPU Lombok Barat belum lama ini. Menurut Riadi yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Lobar, karena pemilu itu dilaksanakan atas dasar partisipasi masyarakat, maka partisipasi pemilih menjadi penting, “Logikanya tanpa adanya partisipasi masyarakat pemilu itu nyaris kita anggap gagal,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan Riadi, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu, KPU Kabupaten Lombok Barat terus melakukan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih di Kabupaten Lombok Barat. Tidak hanya dunia nyata tapi juga maya melalui berbagai platform media sosial yakni, Facebook, Youtube, Instagram dan Twiter. Meskipun demikian, Riadi mengakui agak susah membedakan antara kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di lapangan yang hanya bisa ditelaah secara akademis, “Namun, muara sosialisai pemilu dan pendidikan pemilih adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat,” sambung Riadi. Oleh sebab itu,  KPU Kabupaten Lombok Barat berharap warga Lombok Barat yang telah memiliki hak suara untuk menyalurkan haknya pada Pemilu 2024 hari Rabu, 14 Pebruari 2024 selain sebagai sarana kedaulatan memilih, tapi juga momentum masyarakat menentukan arah bangsa. Serta ikut serta mendengarkan visi, misi dan program para calon agar tidak salah pilih dan tidak asal pilih untuk menunjukkan kecerdasan warga Lombok Barat. (ko)

Gerung, Kab. Lombok Barat - Optimalisasi manfaat teknologi digital di era milenial menjadi pilihan  bagi lembaga pemerintah, tidak terkecuali KPU sebagai  menyelenggarakan pemilu, selain meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024, untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Guna memperkuat hal tersebut dalam penyelenggaraan pemilu, KPU RI menyelenggarakan Rakor  digitalisasi pemilu, Rabu (22/3/2022). KPU Lombok Barat diikuti oleh Kasubag Program, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lombok Barat, Made Candra Ariasa, SE dan staf secara daring. Kegiatan  mengambil tema Rapat Koordinasi digitalisasi pemilu untuk digitalisasi Indonesia berlangsung selama 3 hari, dari 22-25 Maret 2022. Prof. DR .Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, Dewan Pengarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan ada tiga peran utama teknologi yakni vertikal, horizontal dan  diagonal yang harus dimiliki oleh suatu lembaga sehingga mengurangi disinformasi informasi di masyarakat.  “KPU sebagai penyedia informasi, pencarian data, pengolahan data, maupun distribusi informasi baik  bagi partai politik maupun masyarakat luas,” paparnya. Lebih lanjut disampaikan Marsudi, KPU sebagai salah satu lembaga negara dalam  pengambilan keputusan harus berbasis sains dan data. Persoalan-persoalan yang berulang-ulang bisa diantisipasi karena telah memiliki  pola-pola baru seperti disinformasi informasi. Untuk itu, Marsudi mengingatkan, KPU harus bekerja keras untuk melaksanakan perubahan pola pikir dan perilaku digital berupa transformasi digital mulai dari efisiensi proses, basis efektivitas organisasi, penyelarasan strategis dengan proses bisnis KPU, hingga memberikan ruang untuk pencapaian visi organisasi. Hal senada diungkapkan Ismail Fahmi, Ph.D Direktur Drone Empirit menyampaikan strategi literasi digital pemilu 2024 sangat penting untuk membangun kepercayaan publik kepada KPU dan hasilnya. Menurut big data tahun 2022, dari total populasi 277, 7 juta jiwa, 204,7 juta menggunakan internet dimana 191,4 juta adalah pengguna sosial, pengguna facebook 129,9 juta, youtube 139 juta dan paling sedikit pengguna twitter 18,45 juta pengguna.  “Artinya partai politik yang mampu memanfaatkan celah ini, memiliki peluang yang cukup besar untuk menyapa pemilih dan meraup suara dalam pemilu kedepan,” ujarnya. Untuk itu, Fahmi menyarankan KPU untuk mengantisipasi adanya disinformasi dengan sejak awal membuat skenario disinformasi yang mungkin terjadi dan menyiapkan jawabannya, lalu menggunakan pihak ketiga yang independen untuk membangun kepercayaan publik serta menyiapkan tenaga yang menguasai teknologi berkompeten dalam menghadapi digitalisasi pemilu 2024. (mm)