Opini

Optimalkan Manajemen Risiko yang Ideal di KPU Kabupaten Lombok Barat : Menjamin Integritas dan Akuntabilitas Pemilu dan Pilkada.

Oleh : Alfian Martoni, S.Pd.,M.Pd. Selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lombok Barat

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah proses yang kompleks dan dinamis. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah pilar utama yang harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi tetap utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penerapan manajemen risiko yang ideal menjadi sangat krusial, terutama di tingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat.

Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah budaya kerja proaktif yang harus diinternalisasi oleh seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko sejak dini, KPU Kabupaten Lombok Barat dapat mencegah masalah yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu maupun pilkada.

Pilar Manajemen Risiko yang Ideal di KPU Kabupaten Lombok Barat.
1. Komitmen Pimpinan yang Kuat
Manajemen risiko yang efektif dimulai dari komitmen kuat para pimpinan KPU Kabupaten Lombok Barat. Pimpinan harus menjadi motor penggerak dalam menciptakan budaya sadar risiko, memastikan seluruh jajaran memahami pentingnya manajemen risiko, serta menyediakan sumber daya yang memadai.
2. Pembentukan Struktur Pengelola Risiko
Berdasarkan Keputusan KPU terbaru, seperti Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2025, pembentukan struktur pengelola manajemen risiko (Komite dan Agen Risiko) di tingkat kabupaten menjadi sebuah keharusan. Struktur ini bertanggung jawab untuk:

• Mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada setiap tahapan pemilu.
• Menyusun risk register (daftar risiko) dan risk map (peta risiko) yang memuat potensi risiko, penyebab, dampak, serta tingkat kemungkinan dan konsekuensinya.
• Mengadministrasikan rencana tindak pengendalian (RTP) untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi.

3. Identifikasi Risiko Komprehensif
Manajemen risiko yang ideal memerlukan identifikasi risiko yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek seperti:

• Risiko Hukum dan Regulasi: Perubahan regulasi yang mendadak, kesalahan interpretasi aturan, atau gugatan hukum dari peserta pemilu.
• Risiko Operasional: Kesalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), logistik yang tidak tepat waktu, atau human error saat rekapitulasi suara.
• Risiko Keamanan dan Ketertiban: Ancaman siber, sabotase data, atau gangguan keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
• Risiko Keuangan: Pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel atau inefisiensi dalam penggunaan dana.
• Risiko Informasi: Penyebaran hoaks, disinformasi, atau misinformasi yang dapat merusak kredibilitas pemilu.

4. Penilaian Risiko Berkelanjutan
Risiko harus dinilai secara berkelanjutan, tidak hanya pada satu waktu. Penilaian ini meliputi:

• Penilaian Kualitatif: Menentukan kemungkinan dan dampak dari setiap risiko.
• Pemetaan Risiko: Menggambarkan tingkat risiko dalam matriks untuk memprioritaskan penanganan.
• Real-time Monitoring: Memantau lingkungan pemilu secara terus-menerus untuk mendeteksi ancaman baru.

5. Pengendalian dan Mitigasi Risiko
Setelah risiko dinilai, KPU Kabupaten Lombok Barat perlu menyusun rencana pengendalian yang efektif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

• Pencegahan: Menerapkan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan memberikan pelatihan yang memadai bagi petugas.
• Perlindungan: Memperkuat sistem keamanan siber, mengamankan logistik, dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
• Respons: Menyiapkan rencana darurat jika terjadi insiden, seperti penanganan bencana alam atau gangguan keamanan.

6.    Komunikasi dan Pelaporan Terstruktur
Transparansi dalam manajemen risiko penting untuk membangun kepercayaan. KPU Kabupaten Lombok Barat harus:

• Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan pemangku kepentingan, baik internal (sekretaris, subbag, penjabat pembuat komitmen (PPK), dan staf pelaksana) maupun eksternal (partai politik, pemantau pemilu).
• Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil manajemen risiko dalam laporan yang jelas dan mudah diakses.

7.    Evaluasi dan Perbaikan Berkesinambungan
Pengalaman dari setiap tahapan pemilu dan pilkada harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Dengan menganalisis data dan peristiwa yang terjadi, KPU dapat memperbarui daftar risiko, memodifikasi strategi pengendalian, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko di masa depan.
Mengapa Manajemen Risiko Ideal Itu Penting?
Dengan menerapkan manajemen risiko yang ideal, satuan kerja KPU Kabupaten Lombok Barat akan mampu:

• Meningkatkan Akuntabilitas: Menjamin setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prosedur dan peraturan.
• Memperkuat Integritas: Menghindarkan potensi kecurangan, manipulasi, dan penyimpangan.
• Membangun Kepercayaan Publik: Meyakinkan masyarakat bahwa proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan.
• Mengoptimalkan Kinerja: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.

    Catatan penting terkait Risk Register: Implementasi manajemen risiko bukan hanya soal memenuhi tuntutan regulasi, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Kesiapan ini akan mengokohkan peran KPU sebagai penjaga utama demokrasi di tingkat lokal.