Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Digelar Secara Daring, Libatkan Disdukcapil Se-NTB
Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Digelar Secara Daring, Libatkan Disdukcapil Se-NTB
Mataram, 18 September 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat koordinasi secara daring melalui aplikasi Zoom bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota Se-NTB, Kamis (18/9/2025).
Kegiatan ini membahas agenda penting terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tujuannya adalah untuk memastikan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terakomodasi dalam daftar pemilih, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih
Ketua KPU NTB dalam paparannya menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi juga secara terus-menerus di luar tahapan pemilu.
“PDPB adalah kerja bersama yang harus dijaga kesinambungannya. Baik di masa tahapan maupun non tahapan, pemutakhiran ini harus berjalan agar hak pilih masyarakat tetap terjamin,” ujarnya.
Kolaborasi dengan Disdukcapil
Dalam kegiatan ini, peran Disdukcapil Kabupaten/Kota Se-NTB menjadi kunci penting. Data kependudukan yang akurat sangat berpengaruh terhadap kualitas daftar pemilih. Dengan adanya koordinasi rutin, sinkronisasi data antara KPU dan Disdukcapil diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menjaga Hak Demokrasi Warga
Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas data. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pemilih yang kehilangan haknya, dan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak suaranya di TPS.
“Demokrasi yang berkualitas berawal dari data pemilih yang akurat. Itulah mengapa kegiatan PPDB harus terus digiatkan bersama,” pungkasnya.
Rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Disdukcapil Kabupaten/Kota Se-NTB ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga, sehingga penyelenggaraan pemilu mendatang dapat berlangsung dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel.
